Rekan mereka adalah pejabat yang menduduki posisi strategis di sebuah dinas di lingkungan Pemprov DKI. Namun, tiba-tiba dicopot dan distafkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Akibatnya, sang pejabat pun mengalami depresi. "Sekarang dia harus konsultasi ke psikolog karena terganggu jiwanya," ucap salah seorang pria diantara mereka.
Selain depresi karena luapan kemarahan, tekanan dan perasaan ingin melawan yang tak tersalurkan, mereka juga depresi karena fasilitas yang selama ini diterima mendadak hilang. Para pejabat DKI yang biasa dimanja dengan tunjangan puluhan juta rupiah itu tiba-tiba kehilangan fasilitas itu.
"Padahal kan ada yang sedang kredit mobil, rumah, dan sebagainya. Karena tunjangan itu hilang, praktis mereka kelimpungan membayar cicilan kredit," kata sebuah sumber di Pemprov DKI kepada Warta Kota, baru-baru ini.
Kekesalan dan kekecewaan pejabat yang distafkan juga karena mereka merasa telah berprestasi.
Pencopotan, kata sumber itu, terjadi karena tidak sejalan dengan atasan atau melakukan kesalahan yang akhirnya distafkan.
"Pak Gubernur tidak mengecek dulu rekam jejak pegawai yang diusulkan untuk dicopot. Gubernur langsung memercayai kepala dinas atau pejabat di atasnya, padahal pejabat tersebut belum tentu bersih juga," kata salah seorang mantan penjabat yang distafkan.
Mereka menyebutkan ada beberapa pejabat yang diangkat Ahok juga pernah bermasalah.
Seperti diketahui dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat.
Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta.