Dorar.Info : Berita Ekonomi - Inilah kabar terbaru perkembangan hubungan Investasi Indonesia dengan Tiongkok. Rencana dukungan Invesatsi ribuan Trilliun dari Tiongkok untuk Indonesia hingga saat ini belum terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini pula yang menghambat pertumbuhan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.
Jakarta, Senin (14/9/2015), Bapak Heri Gunawan (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mengungkapkan bahwa Indonesia telah dibohongi oleh Tiongkok. Hal itu dikarenakan janji Tiongkok untuk berinvestasi sebesar Rp1.000 triliun pada beberapa proyek strategis, hanya janji palsu.
Semoga hal ini segera terselesaikan karena pembangunan harus berjalan sesuai target agar kelangsungan ekonomi negara kita bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Jakarta, Senin (14/9/2015), Bapak Heri Gunawan (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mengungkapkan bahwa Indonesia telah dibohongi oleh Tiongkok. Hal itu dikarenakan janji Tiongkok untuk berinvestasi sebesar Rp1.000 triliun pada beberapa proyek strategis, hanya janji palsu.
"Ini menarik, sekaligus aneh. Negeri yang disebut-sebut sedang "mesra-mesranya dengan Presiden Jokowi itu, menunjukkan realisasi justru bertolak belakang apa yang dikatakan. Hingga Juni 2015, realisasi investasi Tiongkok kurang dari 4% dari total realisasi investasi. Bahkan, realisasi itu kurang dari 2% atau hanya sekitar Rp3 triliun. Padahal, Tiongkok sudah gembar-gembor mau investasi ratusan triliun pada beberapa proyek nasional. Hasilnya, nol besar. Nihil,"
Heri Gunawan meminta BKPM segera menjelaskan penyebab-penyebabnya. Ini benar-benar aneh. Apalagi itu sudah terjadi berkali-kali. Setidaknya, dalam 5 tahun terakhir, Tiongkok menjadi negara dengan tren komitmen investasi yang tinggi, tapi realisasinya tidak seperti yang dijanjikan.
Dirinya berharap itu tidak ada hubungannya dengan berbagai deregulasi yang akhir-akhir ini gencar dilakukan, seperti penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, kepemilikan properti oleh asing. Apalagi, Tiongkok dikenal sebagai negara yang mau berinvestasi dengan berbagai persyaratan sendiri, antara lain pekerja-pekerja mereka yang meng-handle proyek-proyek yang jadi objek investasinya.
"Jika itu yang menjadi penghambat, maka negara jangan kalah. Jangan korbankan kepentingan warga kita yang masih banyak menganggur untuk kepentingan asing yang merugikan. Masih banyak alternatif lain seperti negara Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara asia lainnya, yang sebetulnya lebih mampu merealisasikan investasinya. Tidak sekadar komitmen di atas kertas,"
Semoga hal ini segera terselesaikan karena pembangunan harus berjalan sesuai target agar kelangsungan ekonomi negara kita bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.