Hanya saja keberadaan armada taksi ini menuai opini pro dan kontra, karena status kepemilikannya seperti Uber. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, dirinya tidak keberatan dengan kemunculan taksi premium tersebut. Yang terpenting, mereka tetap membayar pajak dengan benar.
"Kamu mau bikin GrabTaxi juga enggak masalah, mau pakai Lamborghini juga enggak masalah. Tapi si Lamborghini-nya bayar pajaknya pajak taksi bukan? Yang punya Lamborghini siapa? Kalau Lamborghini pemiliknya itu GrabTaxi, berarti harus masuk perhitungan aset GrabTaxi, berarti ada pajak penghasilannya," kata Ahok di Balaikota Jakarta, pada Senin pagi (26/10/2016).
Ahok menjelaskan, bila sistem yang digunakan adalah sistem meminjam kepada pemilik mobil, manajemen taksi harus memberi jaminan kepada penumpang. Kalau bisa ada asuransi khusus yang diberikan untuk penumpang.
"Makanya kalau dia itu bilang sewa dari pemilik mobil, bukan milik GrabTaxi, berarti GrabTaxi itu harus apa? Harus bayar asuransi untuk penumpangnya. Kan di Indonesia menuru undang-undang , penumpang juga musti bayar asuransi," tambah Ahok.
Menurutnya, sistem pajak yang diberlakukan kepada manajemen Perusahaan dan pemilik mobil juga berbeda. Apalagi taksi ini lebih bersifat pribadi. "Terus kalau dia kuasain sebagai taxi sewa, dia mesti bayar pajak final. Itu aja. Hari ini yang jadi masalah kan penyewa taksi-taksi pribadi kan enggak bayar pajak final," tutup Ahok.